Praktisi Sebut Review RTRW Cacat Hukum

kk8

0

Sumenep, teliksandi.net-Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, berencana akan merubah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2013-2033.

Hal itu rupanya menuai berbagai polemik. Isu yang berkembang, upaya pemerintah untuk melakukan perubahan RTRW itu hanya untuk kepentingan tambang fosfat, karena dianggap Pemkab terlalu tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan.

Contoh, terdapat di Peraturan daerah (Perda) Sumenep Nomer 12 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2013-2033, pada pasal 33 tentang kawasan lindung geologi, bersebrangan dengan pasal 40 tentang kawasan peruntukan pertambangan, artinya bisa dapat dinilai bahwa ini sudah cacat hukum.

Pada pasal 33 ayat 1 disebutkan kawasan lindung geologi meliputi, kawasan cagar alam geologi dan kawasan imbuhan air tanah. Pada ayat 2 kawasan cagar alam geologi, berupa kawasan lindung karst, meliputi 3 zona :

Zona karst kelas 1, di daerah bukit terletak di Kecamatan Batuputih, di deretan perbukitan terletak di Kecamatan Ganding dan Kecamatan Guluk-guluk. Zona karst kelas 2 meliputi : Desa Pragaan Laok terletak di Kecamatan Pragaan, Pulau Poteran terletak di bagian barat Kecamatan Talango dan daerah pantai utara terletak di Kecamatan Batu putih. Zona karst kelas 3 meliputi, Kecamatan Pragaan, Kecamatan Bluto, Kecamatan Guluk-guluk, Kecamatan Lenteng, Kecamatan Ambunten dan Kecamatan Dasuk.

Pada arahan pengelolaan kawasan karst lindung dalam aturan disebutkan, tidak diizinkan untuk alih fungsi lahan serta mutlak tidak boleh dieksploitasi, percepatan reboisasi lahan yang rusak agar sifat peresapannya bisa berfungsi kembali dan peningkatan pengawasan pengendalian untuk menjaga agar fungsi kawasan karst lindung tidak berubah.

Kemudian dalam aturan itu disebutkan juga, tentang arahan pengelolaan kawasan imbuhan air tanah yakni, pemertahanan kemampuan imbuhan air tanah, pelarangan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 meter dari lokasi pemunculan mata air dan pembatasan penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Sementara pada pasal 40 disebutkan tentang Kawasan Peruntukan Pertambangan meliputi Pertambangan mineral berupa pertambangan non logam dan batuan, yakni pertambangan fosfat yang direncanakan terletak di Kecamatan Batu Putih, Ganding, Manding, Lenteng, Guluk-guluk, Gapura, Bluto, dan Kecamatan Arjasa.

Dalam review RTRW 2013-2033 yang ajukan oleh pihak Bappeda Sumenep saat ini, ditambah 9 kecamatan lagi.

Padahal pemerintah Indonesia juga secara tegas, mengatur bentang alam karst, termasuk kawasan lindung nasional karena dalam kawasan itu memiliki keunikan bentang alam. Hal ini berdasarkan pada Pasal 52, 53, dan 60 PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Menanggapi santernya isu tersebut, praktisi hukum, Naghfir menilai, review RTRW itu cacat hukum. Menurutnya, ketika sudah diketahui ada kawasan yang dilarang oleh Undang-undang dari substansi RTRW 2013-2033, maka seharusnya pemerintah daerah tidak boleh menabrak aturan tersebut.

“Pemerintah juga harus melihat jika sudah termasuk kawasan lindung jang ditabrak lagi, walaupun dalam tinjauannya di titik tersebut, terdapat kandungan Fosfat, ini menurut saya sudah jelas melanggar peraturan perundang -undangan, mengacu pada UU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara,” terangnya, Rabu (27/1/2021) kemarin.

Ia menyebut, jika hal itu tetap dilakukan, maka akan menimbulkan berbagai gejolak, terutama dari kalangan praktisi hukum. Sebab, itu jelas bertentangan dengan kaedah hukum, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Yang jelas bagi pelaksana pertambangan jika sudah melanggar aturan yang tertera, nanti itu bisa jadi dikenakan sangsi pidana, yakni perusahaannya itu bisa dibekukan, sangsi pidana korporasi dan sangsi administrasi,” tegas Dosen di salah satu perguruan tinggi Malang tersebut.

Lebih lanjut, pria yang saat ini tengah menjabat sebagai pejabat pembuat akta tanah (PPAT) itu menambahkan, review RTRW ini harus difikirkan lebih jauh oleh pihak pemerintah. Dan, harus ditinjau kembali secara serius. Terutama berkaitan dengan dampak lingkungan jangka panjang.

“Personalnya nanti, jangan sampai terkesan ada perselingkuhan antara legislatif dan pemerintah terkait kebijakan tersebut, karena ini bagaimanapun semata – mata hanya kepentingan untuk rakyat,” tandasnya.

Ia berharap, dengan adanya kebijakan pemerintah untuk melegalkan beberapa pertambangan yang termasuk kekayaan alam khususnya di wilayah kabupaten berlambang kuda terbang ini, agar susuai dengan aturan yang ada sehingga tidak mencemarkan terhadap lingkungan.

“Ini sebuah gebrakan baru, agar melegalkan pertambangan Fosfat ini, yang harus sesuai dengan amanat Undang – undang Dasar 1945, tentang Bumi air dan seisinya adalah hak untuk kemaslahatan ummat dan rakyat,” pungkasnya.

Reporter: Taufiq Arief
Editor: Lindawati