Pernah Terjerat Pidana, Cakades Terpilih di Sumenep Digugat

oleh -1.289 views
Moh. Lilla, saudara kandung pemohon Abd Karim, menunjukkan surat keberatan yang diajukan ke Bupati Sumenep

Sumenep, teliksandi.net – Pilkades serentak 2019 di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur telah usai digelar. Namun, masih banyak menyisakan polemik di beberapa desa.

Seperti yang terjadi di Desa Gelaman, Kecamatan Arjasa, Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep. Kuat dugaan, Sanrawi yang merupakan Calon Kepala Desa (Cakades) terpilih menyalahi Peraturan Bupati (Perbup) pasal 23 nomor 54 tahun 2019.

Pasalnya, Sanrawi pernah dijatuhi pidana dengan ancaman pidana diatas 5 tahun, berdasarkan pasal 187 yunkto pasal 55 KUHP. Status Sanrawi ini telah tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri (PN) Sumenep nomor 01/Pid.B/2008/PN.Smp tanggal 25 Maret 2008 tersebut diancam pidana di atas 5 tahun.

Atas dasar itu, Abd. Karim yang merupakan rival Sanrawi saat Pilkades Gelaman, merasa dirugikan dan tidak bisa menerima hasil keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) setempat soal surat keputusan nomor 041/PAN/14/11/2019 tanggal 14 November 2019 yang menerangkan jika Sanrawi merupakan Cakades terpilih dengan raihan suara terbanyak.

“Atas temuan itu, kami akan melakukan gugatan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, dengan tembusan Camat, P2KD, hingga ke Bupati Sumenep,” kata Moh Lilla (51), yang merupakan saudara Penggugat Abd. Karim pada media ini, Kamis (28/11/2019).

Lanjut Lilla, diduga kuat Cakades Sanrawi tersebut ada main mata dengan pihak-pihak terkait, sehingga bisa meloloskan dirinya dalam tahapan Pilkades serentak 2019.

Sebab, pada Perbup tersebut sudah jelas. Jika Cakades yang terjerat ancaman pidana di atas 5 tahun tidak memenuhi syarat atau tidak bisa mencalonkan diri.

“Untuk itu Cakades Sanrawi tidak memenuhi syarat sabagai Cakades dan harus dinyatakan tidak sah dan dinyatakan gugur,” terangnya.

Sementara itu, Acmad Rifai selaku kuasa hukum pemohon Abd Karim meminta pemerintah segera mengambil tindakan tegas dan bijak atas gugatan clientnya tersebut. Sebab, kata dia, ini sudah sangat menyalahi aturan dan melabrak Perbup itu sendiri.

“Dinas terkait dan juga Bupati Sumenep segera mengambil keputusan lah. Karena hal ini sudah tidak benar dan bersimpangan dengan Perbup nomor 54 tahun 2019 itu,” ungkap pria yang aktif di Biro Bantuan Hukum, Faltas Hukum Unira Pamekasan itu.

“Sanrawi ini padahal terjerat kasus pembakaran rumah pada 2008 lalu, dan dijerat ancaman pidana di atas 5 tahun. Lalu, kenapa bisa menjadi pemenang dan akan dilantik sebagai Kades Gelaman. Mengingat hal itu sudah diatur di Perbup,” tegasnya.

Disinggung persoalan ini akan dibawa ke ranah hukum, dia mengaku masih menunggu hasil dari keputusan Bupati Sumenep. Mengingat senggang waktu 10 hari dari surat keberatan yang dilayangkannya itu.

“Jadi kita sekarang menunggu proses dari masuknya surat keberatan nomor 18/SP/BBH-Unira/XI/2019 ke Bupati Sumenep. Untuk itu kami meminta Bupati Sumenep memproses itu dengan bijak dan sesuai aturan yang berlaku,” tukasnya.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, reporter teliksandi.net belum berhasil memperoleh konfirmasi dari pihak Cakades maupun dari pihak DPMD Sumenep.

Reporter : Syaiful
Editor : Badrur