KPU Sumenep Ajukan Tambahan Dana Rp 12,8 Miliar

oleh -44 views
Komisioner KPU Sumenep, Syaiful Rahman

Sumenep, teliksandi.net – Guna mensukseskan Pilkada 2020 mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, butuh dana Rp 73.572.035.650.

Sedangkan, sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah selesai dilakukan. Anggaran yang disediakan Pemkab Sumenep pada Pilkada 2020 senilai Rp 60.772.035.650.

Anggaran itu diperuntukkan pada perencanaan dan pelaksanaan Rp 26,3 miliar, administrasi perkantoran Rp 5,1 miliar, serta honorarium dan uang lembur Rp 29,3 miliar.

Komisioner KPU Sumenep, Syaifur Rahman mengutarakan, jika KPU Sumenep masih mengajukan anggaran tambahan sebasar 12,8 miliar. Meski, sebelumnya sudah disediakan Rp 60,7 miliar untuk pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang.

“Kami sudah berkirim surat ke Pemda untuk dilakukan penambahan anggaran penyelenggara pemilihan, disesuaikan dengan surat yang dari Menteri Keuangan,” kata Syaifur Rahman saat dikonfirmasi, Selasa (19/11/2019).

Dijelaskan Syaifur, pengajuan anggaran itu karena ada tambahan kebutuhan untuk honorarium petugas ad hoc Pilkada. Hal itu menyusul adanya surat Menteri Keuangan RI Nomor S-735/MK.02/2019 tertanggal 7 Oktober 2019.

Menteri Keuangan menyetujui usulan kenaikan hunorarium bagi badan ad hoc dalam Pilkada serentak 2020. Honor lembaga ad hoc yang dinaikkan yaitu Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Kenaikan bervariasi, sesuai dengan surat yang dikeluarkan Kementerian Keuangan RI,” jelasnya.

Adapun rincian kenaikan honorarium disebut dalam surat tersebut yakni untuk Ketua PPK sebelumnya Rp 1,850.000 menjadi Rp 2,200.000 atau naik sekitar 19 persen. Sedangkan anggota PPK sebelumnya Rp 1.600.000 menjadi Rp 1.900.000 atau naik sekitar 19 persen.

Begitu pula honor untuk Ketua PPS yang semula Rp 900.000 naik menjadi Rp 1,200.000, anggota PPS semula Rp 850.000 naik Rp 1.150.000. Sementara untuk KPPS yang semula Rp 550.000 naik menjadi Rp 900.000.

“Semua proses sudah kami lalui, semoga saja Pemda mengabulkan surat yang kami kirimkan. Sebab kami hanya menindaklanjuti surat edaran itu,” ucapnya.

Ia berharap, pengajuan Rp 12,8 miliar untuk honorarium petugas pemilu ad hoc itu segera direstui. Hal itu untuk mendhindari adanya kesenjangan antar petugas pemilu ad hoc. Utamanya yang ada di bawah naungan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumenep.

Reporter : Syaiful
Editor : Badrur