Ketua Dewan Minta Laporan KPM Tak Sebatas Wacana

oleh -155 views
Ketua DPRD Sumenep, A. Hamid Ali Munir bersama Kapolres Sumenep, AKBP Deddy Superiyadi (Syaiful/Teliksandi)

Sumenep, teliksandi.net – Ketua DPRD Sumenep A. Hamid Ali Munir turut angkat bicara soal polemik penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Sumenep yang tak kunjung usai.

Dalam hal ini, Ia menyarankan, agar Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep kedepan lebih memperketat pengawasan terhadap penyaluran BPNT. Tak terkecuali dari masyarakat sendiri, utamanya dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Jadi Dinsos wajib mengawal apa yang berkembang di masyarakat,” kata wakil rakyat yang akrab disapa Hamid ini, Kamis (16/01/2020).

Namun demikian, kata Politisi dari PKB ini, dari setiap laporan masyarakat tersebut harus berdasarkan bukti. Sehingga tidak hanya berbentuk kalimat atau ucapan saja.

“Ketika ada beredarnya beras plastik. Itu kan harus dibuktikan, biar tidak jadi isu yang tidak berdasar,” urainya.

Ia juga meminta, KPM segera melaporkan jika beras yang diterima kualitasnya di bawah standar atau tidak layak konsumsi. Karena pada dasarnya bantuan itu untuk meringankan beban masyarakat atau KPM.

“Itu masyarakat melaporkan, baik kepada kami (DPRD) maupun kepada Dinsos untuk segera ditindaklanjuti. Dari itu pasti akan ketahuan darimana itu dan siapa suppliernya. Itu nanti akan diberi sanksi,” jelasnya.

Reporter: Syaiful
Editor: Naylia