Ra Mamak Diminta Memimpin Kembali PPP Sumenep

0

Sumenep, teliksandi.net Polemik dalam pucuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumenep terus memanas.

Pasca pemberhentian Ra Mamak, gejolak kader PPP Sumenep meningkat. Hal itu disebabkan karena sebagian besar kader PPP menolak pemberhentian tersebut.

Ketenggangan semakin terjadi usai Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Timur (Jatim) mengeluarkan SK Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PPP Sumenep kepada Khairul Fattah.

Sementara di sisi lain, Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPP meminta DPW Jatim mencabut SK tersebut. Dengan kata lain, kepengurusan KH Muhammad Shalahuddin Warits diminta diteruskan hingga masa jabatannya berakhir di PPP Sumenep.

Pergantian KH Muhammad Shalahuddin Warits ini yakni sebagai ikhtiar DPW PPP guna memenangkan Pilkada Sumenep 2020.

“Ini untuk memenangkan pasangan Fattah Jasin – Kiai Ali Fikri,” ujar Sekretaris Pemenangan Partai Koalisi Pengusung Paslon nomor 2, Akhmad Asy’ari Selasa (3/11/2020).

Guna meredam dan menata gejolak tersebut Plt Pengurus PPP Sumenep  menggelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) di Hotel C1 pada 30 Oktober 2020 lalu.

Kendati demikian, mantan Bendahara DPC PPP Sumenep itu memandang, Rakercab tersebut tidak berguna. Sebab kata dia, hal itu tidak akan memaksimalkan potensi pemenangan Paslon Sumenep Barokah.

“Bukan dengan menggelar kegiatan Rakercab PPP Sumenep. Tetapi dengan cara DPW PPP segera mencabut SK Plt DPC PPP Sumenep, sesuai dengan instruksi DPP PPP,” imbuhnya.

Menurutnya, kunci untuk membulatkan suara seluruh kader PPP Sumenep pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Sumenep 2020 hanya dengan memperbaiki etos kerja partai. Yakni, DPW PPP mengindahkan Instruksi DPP PPP.

“Maka potensi pemenangan akan maksimal, kader PPP utuh,” sambungnya.

Asy’ari menegaskan, kondisi PPP saat ini bisa berimbas kepada perolehan kursi dewan pada Pilkada 2024. Pasalnya, kata dia, Ra Mamak masih memiliki pengaruh kuat di lingkungan kader PPP Sumenep.

“Ini Jika tetap tidak ada kejelasan antara DPW dan DPP saya yakin ini juga akan berimbas pada Pilkada mendatang, dari 7 kursi bisa jadi maksimal hanya 5 kursi,” pungkasnya.

Reporter : Taufiq
Editor : Naylia