DPRD Minta Saham PT Sumekar Line Dimiliki Pemda Secara Penuh

0

Sumenep, teliksandi.net- Pansus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur meminta agar saham BUMD yang bergerak di pelayaran antar pulau, PT Sumekar Line dimiliki pemerintah daerah 100 persen.

“Demi meningkatkan PAD kita minta agar saham PT Sumekar dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah jangan perseorangan lagi,” kata Juru Bicara Pansus I DPRD Sumenep, Ahmad Naufil MS pada Rabu (17/11) kemarin.

Naufil meminta, pihak eksekutif mengembalikan saham PT Sumekar Line yang dimiliki perorangan. Dan, diganti sepenuhnya dengan saham pemerintah.

Apalagi, menurut politisi muda itu, dalam pantauannya selama ini dari beberapa perusahaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), hanya PT Sumekar Line yang setoran PAD-nya paling minim.

“Selama ini PAD PT Sumekar Line sangat minim, untuk itu kami minta saham milik perseorangan untuk cepat dikembalikan,” imbuh Novil menjelaskan.

Lebih jauh pria yang karib disapa Ra Novil itu menegaskan, tujuan dari hal itu yakni agar pengelolaan manajemen PT Sumekar tidak ada campur tangan orang luar, sehingga pengelolaannya, kata dia, akan lebih maksimal.

“Berkenaan dengan saham perorangan yang melekat pada PT Sumekar, hendaknya dikembalikan pada pemilik saham, hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada campur tangan orang luar terhadap kinerja dan pengelolaan PT Sumekar,” jelasnya.

Bahkan menurut Ra Novil, pemilik saham dari pihak eksternal di perusahaan plat merah itu dinilai tidak menguntungkan. Sebaliknya, pihak eksternal atau perorangan terkesan mencari keuntungan saja.

“Sekalipun hakikat pendirian PT Sumekar tak lepas dari adanya saham dari pihak perorangan. Namun demi meningkatkan PAD dan kinerjanya lebih maksimal. Maka tidak boleh ada campur tangan orang lain,” tandasnya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Edy Rasiadi mengatakan, pihaknya akan mencoba menindaklanjuti rekomendasi legislatif itu.

Kendati demikian, Edy belum bisa memastikan. Pasalnya, kata dia, hal itu hanya bisa dibicarakan dalam Rapat Umum Pemilik Saham (RUPS) PT Sumekar.

“Kita harus lakukan RUPS dulu, tidak serta merta langsung bisa dikembalikan, karena terbentuknya PT Sumekar itu dari awal karena adanya saham pihak luar,” kata Edy.

Sementara soal regulasi saham BUMD 100 persen harus dimiliki Pemerintah Daerah, Mantan Kepala Dinas PU Bina Marga itu mengatakan hal itu juga bisa dilakukan.

“Bisa (dimiliki Pemerintah Daerah 100 persen) tapi bukan boleh loh ya, makanya tergantung RUPS,” pungkasnya.

Reporter : Taufiq
Editor : Naylia